MK Pukul Mundur Gugatan PDI Perjuangan Fakfak. Kursi Panas Hanura Tetap Melenggang Mulus

Mataradar.com / Fakfak – Gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) Pemilu Legislatif yang diajukan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Fakfak Wihelmina Woy untuk hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Fakfak akhirnya dapat ditolak seluruhnya oleh Hakim Mahkamah Konstitusi – Republik Indonesia di jakarta,

Selain MK memukul mundur gugatan yang diajukan Wilhelmina Woy selaku pihan Pemohon terhadap KPU Kabupaten Fakfak, hakim MK juga tidak menerima gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) Legislatif tingkat Provinsi Papua Barat yang diajukan Heril Pawiloy Caleg DPRD Provinsi Nomo Urut 5 dari Partai PKB,

Mahkamah Konstitusi juga menolak gugatan yang diajukan oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah – RI dari Provinsi Papua Barat atas nama Abdullah Manaray

Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Fakfak Baguna Palisoa / Ugar ketika dihubungi media mataradar.com Via selulernya kamis, (8/8) malam membenarkan jika gugatan yang diajukan pihak pemohon khususnya gugatan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Fakfak Wilhelmina Woy ditolak untuk seluruhnya oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.

“Iya, jadi gugatan khusus gugatan yang diajukan DPC PDI Perjuangan terhadap kami sebagai pihak terkait dapat ditolak seluruhnya oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, sehingga Hanura tetap memperoleh 1 kursi di DPRD Kabupaten Fakfak periode 2019-2024”, Terang Ketua Hanura Kabupaten Fakfak kepada mataradar.com

Ketika Hakim MK menolak gugatan yang diajukan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Fakfak Wilhelmina Woy terhadap KPU Kabupaten Fakfak sebagai pihak termohon dan Hanura sebagai pihak terkait maka berdasarkan keputusan pleno KPU Kabupaten Fakfak beberapa waktu telah memiliki kekuatan hukum tetap dan DPC Hanura Kabupaten Fakfak pasti memiliki 1 Kursi dari 7 Kursi di Dapil – II Fakfak.

Ketua KPU Provinsi Papua Barat Amus Atkana ketika di konfirmasi media mataradar.com beberapa waktu sebelumnya menyatakan pihaknya belum bisa melakukan persiapan apapun untuk penetapan Calon Anggota DPRD terpilih sebab saat itu sejumlah KPU Kabupaten/Kota Fakfak berhadapan dengan gugatan ke MK,

Atkana sangat berharap agar KPU Kabupaten/Kota Fakfak yang telah mendapatkan putusan final dan mengikat dari MK maka segera mempersiapkan diri untuk melakukan pleno penetapan calon terpilih periode 2019-2024,

“Jadi KPU Kabupaten/Kota yang gugatanya di MK dipastikan mereka akan sibuk menetapkan hasil pemilu 2019 sekitar 18 Agustus 2019,

sedangkan KPU Kabupaten/Kota yang tidak bersengketa di MK telah mendapatkan petunjuk dan menetapkan hasil pemilu 2019 lalu”, Terang Amus Atkana.

Sebelumnya, Caleg PDI Perjuangan Wilhelmina Woy dan Caleg PKB Provinsi Papua Barat Heril Pawiloy menuding perolehan suara mMereka digorok habis KPU Kabupaten Fakfak dan Pihak Terkait,

Heril Pawiloy menggugat perolehan suara Dapil V dari Partai PKB, selisih 2 suara dengan Abdul Rumkel, Heryl tidak menerima hasil dimaksud sehingga dapat mengajukan gugatan kepada MK,

Sementara Ketua DPC PDI Perjuanga Kabupaten Fakfak Wilhelmina Woy mengajukan hal yang sama ke MK karena menuding KPU dan PPD Distrik Pariwari mendongrak suara Hanura sebesar 70 suara sehingga dirirnya harus kalah dibantai Burhan Landupa dari Partai Hanura,

Menurut Wilhelmina, jika KPU dan Hanura tidak menulip 70 suaranya maka dia mengaku meraih kursi ke 7 dari Dapil II Kabupaten Fakfak

Dari materi gugatan yang diajukan pihak pemohon di papua barat, khususnya pemohon Wihelmina Woy dan Heryl pawiloy terpaksa MK menolak untuk seluruhnya karena dianggap tidak memiliki dasar hukum serta bukti-bukti yang kuat, dengan demikian keduanya kalah dipukul mundur MK, (ret)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close