Pelarangan Pengguna Cadar Masuk Instansi Pemerintah Dikecam, Senator Papua Barat Angkat Bicara.

Mataradar.com / Fakfak – Menteri Agama Republik Indonesia Fachrul Razi mengatakan berencana melarang pengguna niqab atau  Cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah. hal itu ia katakan karena alasan keamanan usai penusukan mantan Menkopolhukam Wiranto belum lama ini,

Dikutip dari media nasional CNN, Fachrul mengatakan rencana itu masih dalam kajian. Namun aturan itu sangat mungkin direkomendasikan Kemenag atas dasar alasan keamanan.

“Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab, tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan. apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu,” Kata Fachrul dalam Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu (30/10).

Rencana penertiban cadar tersebut untuk masuk di instansi pemerintah tuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk senator dari papua barat, H. Mohamad Sanusi Rahaningmas, S.Sos, MM.Sip, turut angkat bicara,

Melalui akun facebooknya, Sanusi Rahaningmas mengatakan, dia awalnya berharap Presiden Joko Widodo mengangkat Menteri Agama untuk menjadi Bapak dari semua umat beragama yang ada di negara kesatuan republik Indonesia, sekaligus sebagai pengayom, bukan membuat statemen di medsos yang beragam dan menundang contraversial yang terkesan kepada kelompok/agama tertentu saja sehingga menimbulkan multitafsir,

“Assalamu`alaikum Wr. Wb, Pa Menteri Agama RI yang saya Hormati, sebenarnya Bapak diangkat menjadi Menteri Agama untuk menjadi Bapak dari semua Umat Beragama yg ada di negara kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus untuk mengayomi serta menjaga dan mengatur hal-hal yang menyakut keagamaan baik berupa undang-undang, peraturan, atau

Keputusan Menteri yg sifatnya mengatur dan melindungi bahkan melarang sekalipun, terkait kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara baik bagi pemeluk-pemeluk agama yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia secara menyeluruh, dan

Bukan untuk membuat statemen atau pernyataan di medsos yang kontrafesrial danterkesan ditujukan kepada suatu golongan/agama tertentu sehingga menimbulkan multitafsir seperti Radikalisme, dan menggunakan Cadar, Do`a dengan bahasa Indonesia dalam Masjid waktu Sholat dan ASN menggunakan Celana Cengkran,

Hal ini menurut kami sangat berpotensi sekali untuk dapat menimbulkan pro kontra bahkan debat kusir di medos di kalangan masyarakat karena bisa menimbulkan efek buruk bagi kepemimpinan bapak selaku Menteri Agama, entah itu hoax atau bukan Wallahu alam”, Urai Senator Asal Papua Barat ini,

Sanusi Rahaningmas meminta kepada Menteri Agama agar bertindak dan mengeluarkan statemen apapun berkaitan dengan penertiban dan pelarangan soal keagamaan lebih mengedepankan kedekatan keagamaan, bukan bertindak dengan memunculkan karakteristik yang berisfat kemiliteran,

“Jadi, saya berharap kepada bapak sebagai pemimpin umat beragama yang terdiri dari beberapa agama yang dianggap sah di Negara ini harus lebih elegan, dan jangan menerapkan kepimpinan yg bersifat karekteristik bapak sebagai Mantan Militer yang masih melekat pada diri Bapak Menteri dalam membangun Nuansa dengan keragamanan keagamaan di dalam Bingkai NKRI”, Minta Sanusi melalui akun facebok resminya,

Dia meminta Menag lebih banyak melakukan kajian tentang aturan pelarangan penggunaan cadar di isntansi pemerintah daerah,

“Lakukan kajian serta pendekatan secara Agamais bagi semua pemeluk agama yang ada, sehingga bisa mendapatkan referensi barulah mencari solusi terbaik untuk mengatasi hal yang dianggap sangat kontravesial dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945”, Harap Mantan Anggota DPRD Provinsi Papua Barart, kini Anggota DPD RI Dapil Papua Barat,

Rahaningmas berharap, Menang bisa memberikan pernyataan dan statemen yang dapat menyejukkan situasi bangsa dan negara saat ini, karena semua masyarakat sedang menanti kerja dan karya nyata Jokowi untuk 5 tahun kedepan dengan tenang dan aman,

“Harus bisa memberikan rasa nyaman bagi setiap pemeluk agama di negara ini. baik yang mayoritas maupun minoritas sehingga kedepan tidak ada lagi muncul rasa perbedaan dan perdebatan yang dapat menimbulkan hal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan secara Nasional”, Ucap pria asal Maluku ini,

Dia sangat menginginkan agar Menang bisa mampu memberikan statemen yang tidak contraversial sehingga kehidupan masyarakat, berbangsa di negara ini betul-betul mencerminkan serta mewujudkan sebuah negara dengan berbagai ragam kebhinekaan sebagaimana termuat dalam nilai Pancasila dan UUD 1945. Demikian, Jakarta. 01 November 2019, #MSR BATIK Merah# DPD RI. (ret)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close