Pemekaran Papua Selatan Aspirasi Siapa, Jokowi : Lho, Itukan Aspirasi Rakyat

Mataradar.com / Fakfak – Sejumlah pihak mengklaim bahwa pemekaran papua selatan bukan aspirasi rakyat bahkan bukan kebutuhan dan keinginan masyarakat papua

Namun program pemekaran yang rencana dilaksanakan diluar moratorium benar-benar menjadi keinginan pemerintah pusat berdasarkan keinginan sejumlah pejabat yang ada di tanah papua untuk kepentinganya sendiri,

Tokoh pemuda Papua, George Saa, mengatakan pemekaran wilayah Papua Selatan yang diwacanakan Mendagri Tito Karnavian hanya akan memperpanjang konflik yang tengah terjadi di Papua.

George merujuk pada sejumlah konflik yang terjadi di Papua, di antaranya konflik bersenjata di Nduga hingga aksi-aksi menentang rasialisme yang terjadi di Papua dan Papua Barat, yang menurut data Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, menelan korban setidaknya 37 jiwa.

Jika pemekaran terjadi, George mengkhawatirkan konflik ekonomi yang akan terjadi karena ia sangsi masyarakat asli Papua akan menikmati manfaat langsung dari pemekaran itu.

“(Jika) pemekaran wilayah masuk, pembangunan masuk, ini akan mengundang siapapun dengan segala bentuk kapital yang ada masuk (ke Papua) dan ujung-ujungnya orang Papua dengan tanah wilayahnya menjadi objek pembangunan,” ujar George,

George yang kini bermukim di Jayapura, mengatakan ketidakpuasan masyarakat bisa memicu protes-protes yang bisa berujung pada kekerasan.

Dikutip dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo menegaskan bukan dirinya yang menawarkan pemekaran wilayah di Papua. Ia menyebut usul pemekaran itu justru datang dari masyarakat yang disampaikan saat Jokowi melakukan kunjungan ke Bumi Cendrawasih.

“Lho itu kan aspirasi dari bawah yang saya temui waktu dialog. Keinginan-keinginan mereka. Keinginan beliau-beliau tokoh-tokoh yang ada di pegunungan tengah,” kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

“Saya pada posisi mendengar lho. Saya pada posisi mendengar. Bukan saya menawarkan atau saya memerintahkan. Enggak,” tegas dia.

Jokowi pun menegaskan bahwa kebijakan pemerintah melakukan moratorium pemekaran masih berlaku bagi seluruh daerah, termasuk Papua.

Kebijakan moratorium itu tak akan berubah sampai kajian terkait pemekaran wilayah Papua selesai dan keputusan diambil. Selama keputusan belum dibuat, Jokowi mengaku selalu terbuka dengan semua pendapat.

“Dalam sebuah negara besar apalagi dalam forum besar seperti di Papua, ya dalam negara demokrasi ini perbedaan-perbedaan kan biasa. Tapi yang paling penting, apa yang baik buat negara akan saya putuskan,” kata dia, (ant/ret)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close