Tolak Provinsi Pegunungan Tengah, Tujuh Bupati Deklarasi Pembentukan Provinsi Papua Tengah

Mataradar.com / Fakfak – Diketahui, pemerintah pusat saat ini pasca kunjungan Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, serta Menteri PUPR di Tanah Papua – Papua Barat mengemuka terkait pemekaran provinsi papua selatan sebagai sebuah jawaban dari aspirasi rakyat, termasuk aspirasi hasil dialog dengan beberapa masyarakat adat di Istana Negara Kepresidenan belum lama ini,

Presiden Joko Widodo saat ini telah memerintahkan sejumlah menteri untuk mengintegrasikan rencana pemekaran tersebut dengan bidang tugas kementerian masing-masing, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menkopolhukam, Menhub, dan Menteri PUPR, dana beberapa Kementerian lainya,

Saat yang sama ada tujuh kepala daerah, Bupati mendeklarasikan pembentukan provinsi papua tengah dan tidak mau bergabung dengan rencana pembentukan provinsi pegunungan tengah, wacana pemekaran pegunungan tengah juga sempat dihembuskan oleh pemerintah pusat saat kunjungan kerja presiden joko widodo ke papua-papua barat kemarin,

Pemekaran Papua Selatan Aspirasi Siapa, Jokowi : Lho, Itukan Aspirasi Rakyat

Dikutip dari suarapapua.com memberitakan, tujuh Bupati yang mendukung terbentuknya Provinsi Papua Tengah yaitu, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Bupati Nabire Isaias Douw, Bupati Paniai yang diwakili Wakil Bupati Oktofianus Gobay, Bupati Puncak Wilem Wandik, Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni, Bupati Dogiyai Yakobus Dugama, dan Bupati Deyai yang diwakili Wakil Bupati Deyai Hengky Pigai.

Adapun isi surat peryataan dukungan yang ditandatangani oleh tujuh Bupati, sebagai berikut: 

Pertama, Mendukung sepenuhnya Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercantum dalam Undang undang nomor 45 tahun 1999, tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat,  Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Kedua, Menyetujui Ibukota Papua Tengah berkedudukan di Mimika, sebagaimana pasal 14 ayat (1) Undang undang nomor 45 tahun 1999, tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat,  Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Ketiga, Para Bupati telah sepakat bahwa Wilayah adat Meepago telah sepakat calon Provinsi Papua Tengah yang terdiri dari Kabupaten Mimika, Nabire, Paniai, Deyai, Dogiyai, Intan Jaya, dan Puncak.

Keempat, Dengan ditandatanganinya berita acara kesepakatan ini Provinsi Papua Tengah dinyatakan secara resmi dideklarasikan.

Pemekaran Provinsi Papua Selatan Disiapkan, Tito Karnavian : Sementara itu, Moratorium Tetap di Wilayah Lain

Para Bupati tersebut juga telah sepakat menyatakan tidak bergabung dengan pembentukan calon Provinsi Pegunungan Tengah.

Selain itu, dalam rapat koordinasi juga telah membentuk tim pembentukan Provinsi Papua Tengah, yang diketuai oleh Bupati Nabire, Isaias Douw dengan Wakil Ketua, Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

Bupati Eltinus Omaleng dalam sambutannya mengatakan, pertemuan ini sebagai upaya untuk membicarakan nasib anak-anak Meepago kedepannya. Dimana, merupakan pertama kali para bupati berkumpul, untuk membahas pembentukan Provinsi Papua Tengah.

Rencana Pemekaran Dua Provinsi di Papua Menguat, Papua Barat Daya Kapan ?

“Para Bupati berkumpul disini bukan untuk mengintervensi, tapi berdiskusi yang akan kita bawa ke pemerintah pusat, untuk penentuan nasib Papua Tengah,” katanya.

Walaupun pertama kali, tetapi pertemuan ini sudah diatur oleh Tuhan, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat.

“Kami harus bergerak cepat, untuk pembentukan Provinsi Papua Tengah. Karena kapan lagi, dan ini demi anak-anak kita kedepannya,” ujarnya, (Mujiono/ret)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close