Kelemahan UU Otsus di Pilkada Serentak Tahun 2020, Tidak Mengatur Bupati/Walikota Harus OAP.

Mataradar.com / Fakfak – Mempertegas pernyataan Ketua KPU papua barat Amus Atkana kepada mataradar.com beberapa waktu lalu,

Paskalis Semunya mengatakan selama ini KPU Papua Barat hingga KPU Kabupaten/Kota terlebih 9 Daerah yang mengikuti pilkada serentak tahun 2020 di Papua Barat belum menerima salinan regulasi yang mengatur tentang Bupati/Walikota harus Orang Asli Papua (OAP),

Ditemui usai mengikuti sosialisasi tahapan dan jadwal yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Fakfak, senin, (4/11), Semunya mengatakan sebaiknya MRP Papua Barat dan DPR Papua Barat melakukan revisi terkait dengan UU Otsus yang salah satu klausulnya adalah Calon Bupati/Walikota harus Orang Asli Papua (OAP), Minta dia,

“Didalam UU Otsus tidak mengatur tentang Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota adalah OAP, maka perlu dibuat perdasus dan harus disesuaikan dengan undang-undang Otsus”, Minta Paskalis kepada wartawan di KPU Kabupaten Fakfak,

Sementara untuk Kepala Daerah di tingkat Provinsi, Gubernur dan Wakil Gubernur telah diatur dalam Undang-undang Otsus, dalam pasal 12 huruf (a) adalah orang asli papua,

“Jadi, terkait dengan pemilihan bupati dan wakil bupati pada pemilu serentak tahun 2020 besok, KPU Papua Barat belum menerima tembusan aturan Bupati/Walikota harus Orang Asli Papua, karena itu, semua orang punya hak yang sama didalam berdemokrasi”, Jelas Paskalis Semunya, (ret)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close