Tuesday , March 10 2020
Home / Hukum & Kriminal / Polres Kaimana Cium Aroma Penambang Ilegal di Distrik Yamor.

Polres Kaimana Cium Aroma Penambang Ilegal di Distrik Yamor.

KAIMANA- Polres Kaimana kini mencium adanya aroma Penambangan liar yang terjadi di Yamor PoLsek Teluk Etna, penambangan itu menurut informasi yang diterima telah berjalan selama hampir 2 Tahun yakni sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2019.

Namun untuk memastikannya apakah pertambangan di Yamor adalah ilegal, polres kaimana merencanakan akan memantau secara dekat.

Kapolres Kaimana, AKBP Roberthus A Pandiangan, SIK, dalam keterangan di ruang kerjanya membenarkan hal tersebut, dia mengatakan, untuk memastikan informasi masyarakat akan melakukan pengecekan oleh pihak dari dekat lokasi pertambangan dimaksud,

“Dulu pernah ada dan kami bersama pak Bupati sudah menghentikan, sehingga alat pendukung tambang sudah di tarik keluar dari lokasi, sekarang ada informasi masyarakat begitu lagi, dan kami rencanakan akan turun ke lokasi pertambangan untuk mengecek surat suratnya, sebab diinformasikan itu ilegal,”Katanya.

Dia berharap semua kegiatan yang dilakukan di wilayah Hukum Polres Kaimana telah memiliki segala dokumen yang lengkap sehingga tidak dikatakan illegal alias liar,

Polres Kaimana, janji Kapolres akan memberikan informasi tersebut secara terbuka kepada publik melalui release media jika kegiatan tersebut mengandung unsur illegal dan atau ada ijin resmi, dia akan memberikan keterang resmi setelah memeriksanya,

“Artinya kalau itu sudah di izinkan oleh masyarakat adat dan telah legal dokumennya silakan saja, karena untuk mensejahtrakan masyarakat dan memberikan pendapatan bagi pemerintah, oleb karenanya informasi ini perlu kami cek kebenarannya, kalau benar kami akan informasikan juga kepada rekan rekan wartawan, “ujarnya.

Lanjut Kapolres Kaimana, dengan adanya pertambangan dimaksud, hingga saat ini kedua pemerintah daerah yakni Pemda Kabupaten Nabire dan Pemda Kabupaten Kaimana masih belum menetapkan batas wilayah pemerintah di areal adat dimaksud,

Fransisco E. Beruatwarin, S.STP, M.Si ketika dikonfirmasi terkait batas wilayah pemerintahan yang menjadi lokasi pertambangan, dirinya engan berkomentar soal pertambangan,

“Pernah juga ditanyakan, tetapi soal itu bukan tanggungjawab kami, tugas dan tanggungjawab kami hanya menyelesaikan batas wilayah pemerintahan, bukan pertambangan,”terangnya.

Dia berharap persoalan ini hendaknya dibicarakan secara adat, sehingga tidak menimbulkan konflik horisontal antara warga seperti didaerah lain.

Jika penambangan emas di Distrik Teluk Etna dilakukan tanpa izin maka hal tersebut merupakan sebuah tindakan melanggar hukum.

Sanksi hukum yang patut diberikan kepada pihak yang melakukan penambangan tanpa izin resmi sesuai Pasal 158-162, adalah 10 tahun penjara ditambah denda sebesar 10 miliar,

Kegiatan penambangan itu diatur undang-undang, kalau tidak ada izin pengelolaan, itu sudah melanggar undang-undang.

Ada sanksi pidananya, apabila dilakukan secara illegal, yang bersangkutan akan dikenakan hukuman badan 10 tahun penjara dan denda 10 miliar.

Masyarakat yang melakukan penambangan tanpa ijin juga bisa dipidana, dalam hal ini karena masyarakat menjual hasil kepada perusahaan yang tidak mengantongi izin tersebut, Jelas Kapolres.

Ditambahkan, untuk melaksanakan sebuah usaha penambangan, harus ada uji Amdal (Analisa Masalah Dampak Lingkungan). Hal ini perlu dilakukan agar kegiatan penambangan tidak berdampak buruk pada lingkungan, setelah mendapat izin, tidak bisa langsung operasi karena harus ada Amdalnya. Kalau tidak dipenuhi maka ini juga melanggar aturan,Pungkasnya, (Jack)

Check Also

Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno Besok Diperiksa KPK

Mataradar.com – Dikabarkan, Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno yang baru saja dilantik mendampingi Murad Ismail ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *